Raja Yogya Tolak Tol Laut Pemerintah Jokowi


Gubernur Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, menolak rencana tol laut pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ini jika tol laut tersebut nanti dihubungkan dengan China.

"China itu bikin tol laut untuk menjual produknya secara global. Ya sudah kalau sampai di-match-kan dengan China kita hanya jadi konsumen, dan itu hanya memudahkan distribusi mereka. Jangan mau kalau di-match-kan dengan China," kata Sultan usai bincang-bincang bersama KSAD dengan aparat pemerintah daerah, DPRD, tokoh agama, dan tokoh pemuda se-DIY, Senin 20 April 2015.

Menurut dia, sebaiknya Jokowi membuat tol laut hanya untuk lingkup nasional. Jangan sampai dihubungkan dengan China.

"Yang saya tolak adalah jangan mau di-match-kan dengan China. Kalau mau kompetitif ya Indonesia bangun di Belitung. Kalau untuk distribusi nasional jadi bangun hubungan, dan untuk impor di Belitung atau Rupat, barat dan timur."

Selanjutnya, kata Sultan, kapal dari asing hanya berhenti di Belitung, dan untuk distribusi dilakukan oleh tol laut atau kapal Indonesia sendiri. Sultan berharap warga Yogya khususnya memiliki kesadaran mempertahankan jati diri bangsa.

"Kita terlalu lama dininabobokan orang asing. Saya berharap dari Yogya kita harus jadi benteng dan spirit bagaimana bangsa kita mempertahankan identitas diri, tapi tetap bisa survive di dunia global. Jadi bukan hanya masuk sangkar emas, tapi untuk survive dalam sangkar emas itu," ujar Sultan. (one/VIVAnews)

**

TOL LAUT = AKTIVASI JALUR SUTRA CHINA?

Sepertinya Sinuhun Dalem Sri Sultan HBX juga sudah mencium bahaya tol laut ini jika di hubungkan dengan jalur sutra (distribusi) China ini. Jalur yang sempat terputus di perairan Nusantara.

Makanya saya sempat heran dengan jargon tol laut : "agar harga semen di Papua tidak lagi satu juta".

Kalau sekedar menurunkan harga semen, kenapa pabrik semen yang dibangun SBY di Papua tidak diperbesar dan di genjot produksinya saja?

Ah, ternyata ada udang dibalik bakwan. (Hazmi Srondol)


0 Response to "Raja Yogya Tolak Tol Laut Pemerintah Jokowi"

Post a Comment